HOME PAPUA

KEBOHONGAN PEMERINTAHAN INDONESIA BERJALAN TELANJANG DI TANAH PAPUA BARAT.

https://yigibalomyosua.family.blog

Dock sumber artikel Gembala Dr.Socratez Sofyan yoman,MA

KEBOHONGAN PEMERINTAHAN INDONESIA BERJALAN TELANJANG DI TANAH PAPUA BARAT

“Ikan biasanya mulai membusuk dari kepalanya dan diikuti badan dan ekornya. Para kepala atau pemimpin Indonesia kebanyakan pembohong. Kondisi sangat berbahaya masa depan Indonesia”.

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

Tulisan sudah saya bagikan pada 25 Juli 2023 kepada pembaca dengan judul: 9 DOSA POLITIK IR. JOKO WIDODO TERHADAP BANGSA PAPUA BARAT.

Isinya sama, tapi saya mengubah judulnya: KEBOHONGAN PEMERINTAHAN INDONESIA BERJALAN TELANJANG DI TANAH PAPUA BARAT.

Judul ini mempertegaskan keadaan yang semakin buruk dari waktu ke waktu yang dialami oleh Penduduk Orang Asli Papua Barat sejak 1 Desember 1961 sampai tahun 2024 ini.

Kebohongan, kejahatan, kekejaman, perampokkan, pencuirian, pembunuhan dan peningkiran dan pelanggaran HAM berat dan pemusnahan Penduduk Orang asli Papua Barat berjalan telanjang.

Tetapi, pernyataan Ir. Joko Widodo sangat paradoks dengan fakta-fakta kejahatan negara yang ada setiap hari di depan mata kita.

“Bagi Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia merasa aman dan baik-baik saja, tetapi bagi kami Penduduk Orang Asli Papua (POAP) merasa sangat tidak nyaman di atas TANAH pusaka/leluhur kami”.

Statement (pernyataan) Ir. Joko Widodo pada 7 Juli 2023 adalah pencerminan dan watak penguasa Indonesia dalam melihat persoalan ketidakadilan, kekejaman, kejahatan negara, pelanggaran HAM berat, marginalisasi, genocide akibat dari kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan militerisme menahun dan kronis yang dialami rakyat dan bangsa Papua Barat.

Pernyataan Ir. Joko Widodo pada 7 Juli 2023 itu merupakan komunikasi politik dan relasi sosial yang rusak, buruk, dan hoax yang mencerminkan watak rasisme dan fasisme Indonesia terhadap bangsa Papua Barat.

Saya menafsirkan pernyataan Ir. Joko Widodo itu sebagai upaya untuk membelokkan atau menghilangkan empat akar konflik Papua Barat kronis yang dipersoalkan selama bertahun-bertahun yang telah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau BRIN.

Dari isi pernyataan Ir. Joko Widodo pada 7 Juli 2023 terlihat 9 dosa yang dibuat oleh seorang Kepala Negara terhadap Rakyat dan bangsa Papua Barat atau Penduduk Orang Asli Papua (POAP).

Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada 7 Juli 2023 sebagai berikut:

“Jangan dilihat (negatif). Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja”.

“Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri”.

Dari statement (pernyataan) Presiden RI yang berbasis rasialisme, fasisme dan hoax ini telah melahirkan 9 dosa yang menujukkan bahwa 99% ada kerusakan dan buruknya komunikasi politik dan relasi sosial antara rakyat dan bangsa Papua Barat dengan Pemerintah Republik Indonesia.

9 dosa politik Ir. Joko Widodo sebagai berikut:

(1) JANGAN DILIHAT (NEGATIF)

Selama ini yang melihat dan membuat rakyat dan bangsa Papua Barat negatif ialah penguasa Indonesia.

Pemerintah Indonesia sejak awal 19 Desember 1961 sudah melihat Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau bangsa Papua Barat dengan pikiran negatif, yaitu kemerdekaan bangsa kami pada 1 Desember 1961 dianeksasi atau diinvasi militer dengan label negatif “negara boneka.”

Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB telah melihat kami dengan pikiran negatif, rasis dan fasis, yaitu tidak melibatkan perwakilan bangsa Papua Barat dalam proses pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma 30 September 1962.

Pemerintah Indonesia melalui kekuatan ABRI telah melihat negatif sejarah dan kebudayaan bangsa Papua Barat, sehingga semua buku-buku sejarah yang berhubungan dengan bangsa Papua Barat dimusnahkan dan dibakar.

Pemerintah Indonesia juga memandang rendah martabat dan melihat secara negatif terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat dan hak politik dirampok dan dihancurkan dalam proses politik Pepera 1969 dengan kekuatan moncong senjata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kini TNI.

Lagu-lagu Mambesak yang dipopulerkan oleh (alm) Arnold Clemens Ap, Edward Mofu dan kawan-kawan yang menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Papua Barat juga dilihat negatif oleh penguasa Indonesia dan para pemimpinnya dibunuh.

Pemerintah Indonesia menilai negatif Penduduk Orang Asli Papua dan direndahkan martabat dengan distigma atau dilabel separatis, makar, opm, gpk, gpl, kkb, teroris, monyet, tikus-tikus, nyamuk-nyamuk, belalang, kopi susu, dan masih banyak sebutan negatif lain.

Pemerintah, TNI-Polri melihat negatif terhadap Mama-Mama Papua dengan inovasi dan kreatif melukis bendera Bintang Kejora di noken-noken kerajinan tangan sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian.

Pemerintah Indonesia menilai negatif demo damai rakyat dan bangsa Papua Barat yang menentang rasisme dan ketidakadilan, dan para pemimpin demo ditangkap dan diadili secara negatif dituduh makar dan dipenjarakan.

(2) KARENA MEMANG SECARA UMUM,99 PERSEN ITU GAK ADA MASALAH

Sesungguhnya persoalan konflik Papua Barat itu kompleks dan multidimensi. Spiral kekerasan Negara menyebabkan tragedi kemanusiaan yang kronis yang perlu penyelesaian dengan serius. Karena kekerasan di Papua Barat selama ini adalah Negara. Pernyataan Ir. Joko Widodo ini sangat paradoks, buruk, rusak dan hoax. Karena 99% di Papua Barat ada masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM berat sangat sulit dan rumit. Akar konflik sudah dirumushkan Lembala Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan kini Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). 99% akar konflik Papua Barat itu terdiri dari 4 pokok sebagai berikut:

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Kalau dianggap di Papua Barat 99% tidak ada masalah, mengapa Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berkunjung ke Australia 4-5 Juli dan ke PNG pada 5 Juli 2023 untuk mencari atau meminta dukungan untuk “memikul dosa-dosa” Indonesia secara bersama-sama.

Prof. Dr. Franz Magnis, (alm) Pastor Frans Lieshout, OFM, Dr. Anti Soleman menyatakan: “Papua adalah luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia”. Berarti 99% ada masalah berat di Papua Barat.

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata.” (Sumber: Prof. Dr. Franz Magnis: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015:255,257).

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Ibu Dr. Anti Soleman  dalam peluncuran 5 buku Seri Sejarah Politik, HAM dan Demokrasi di West Papua, Markus Haluk  di Graha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023) menyatakan:

“Buku ini cerita tentang luka. Luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun”.

(3) JANGAN MASALAH KECIL DIBESAR-BESARKAN

Dalam keadaan sadar atau tidak sadar, Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan rombongan ke Australia pada 4-5 Juli dan ke PNG pada 5 Juli 2023 adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari memperluas dan memperkenalkan akar konflik Papua Barat kepada komunitas internasional. Atau bahasa Presiden Ir. Joko Widodo “Jangan masalah kecil dibesar-besarkan”.

Rakyat awam dengan polos akan bertanya. Siapa yang membesar-besarkan masalah Papua Barat selama ini?

Pengiriman pasukan non organik dalam jumlah besar ke Papua Barat juga adalah bukti pemerintah ikut membesar-besarkan, menyebar-luaskan, memperkenalkan, mengumumkan, dan mengkampanyekan, bahwa di Papua Barat 99% ada masalah.

Pengiriman kelompok komprador binaan BIN yang dikirim ke Vanuatu pada 19-21 Juli 2023 untuk menghadiri Kegiatan Festival Budaya Melanesia juga menunjukkan bahwa bahwa ada konflik besar di Papua Barat. Maka Negara membina kelompok komprador dan gladiator untuk mengadu-domba dalam rakyat dan bangsa Papua Barat sendiri.

Penyanderaan pilot Philip Mark Mehrthens dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) oleh pimpinan Egianus Kogeya pada 7 Februari 2023 dan masih disandera ini terbukti bahwa di Tanah Papua Barat ada masalah besar, bukan masalah kecil atau tidak ada masalah.

Pemerintah Indonesia belum atau tidak mengijinkan Komisioner Tinggi HAM PBB dan wartawan asing dan diplomat asing tidak diijinkan ke Papua Barat juga menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang sedang disembunyikan penguasa Indonesia.

Jadi, secara logika dan realitas saat ini, bahwa yang membesar-besarkan, menyebar-luaskan, memperkenalkan, mengumumkan & mengkampanyekan akar konflik Papua Barat adalah pemerintah Indonesia, TNI-Polri, dan kaum gladiator dan komprador. Sikap negara sangat membantu dan memperkuat bahwa di Papua Barat ada masalah atau persoalan besar.

(4) SEMUA DI TEMPAT, DI MANAPUN, DI PAPUA KAN JUGA AMAN-AMAN SAJA

Bagi Presiden Ir. Joko Widodo merasa aman karena dikawal dan dijaga ketat oleh pengawal Presiden dan pengawasan tertutup dan terbuka dari seluruh kekuatan militer Indonesia.

Di Nduga, di Intan Jaya, di Puncak, di Pegunungan Bintang, di Yahukimo, di Maybrat dan pengungsi 67.000 jiwa hidup tidak nyaman. Pada umum rakyat dan bangsa Papua Barat tidak merasa aman di atas Tanah leluhur mereka karena wajah kekerasan negara berjalan telanjang di seluruh Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke

Salah dan keliru, kalau ukuran aman dilihat dari posisi kenyamanan Presiden RI Ir. Joko Widodo. Sesungguhnya rakyat dan bangsa Papua Barat tidak nyaman dan itu terbukti dengan pada saat Ir. Joko Widodo datang ke Papua Barat ke 17 kali, tidak ada jemputan yang meriah seperti di luar Papua.

(5) KITA KARNAVAL JUGA AMAN

Akar konflik Papua Barat yang menahun dan kronis tidak ada kaitan dengan Karnaval. 99% akar konflik Papua Barat yang membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia tidak diplester atau disembunyikan dengan kegiatan hiburan yang tidak ada manfaat langsung bagi Penduduk Orang Asli Papua. Apa relasi apa 99% akar konflik Papua Barat dengan kegiatan karnaval?

Kegiatan karnaval pasti aman karena di dalam kota dan dijaga ketat dari aparat keamanan. Jadi, ukuran aman dalam pengertian dari perspektif apa? Karnaval pasti aman karena dihadiri oleh Presiden.

(6) KITA KE SINI JUGA GAK ADA MASALAH, YA KAN?

Pasti, dimana ada Presiden di situ pasti aman dan tidak ada masalah. Memang rasanya lucu pernyataan seorang Kepala Negara, maaf, pernyataan seperti “kanak-kanak”.

(7) KITA MALAM MAKAN DI RESTORAN JUGA GAK ADA MASALAH

Pasti, Rumah Makan atau Restotan tempat makan Presiden dengan rombangan nyaman atau aman. Tidak mungkin orang datang mengganggu pada saat Presiden dan rombongan sedang makan.

Ukuran aman yang dipakai oleh Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia tidak diterima secara akal sehat. Karena, rasa aman di Rumah makan dan Restoran dijadikan barometer atau ukuran rasa aman di seluruh Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke.

Di Rumah Makan dan di Restoran memang tidak ada masalah. Karena Presiden dengan rombongan ada makan. Bahkan setiap Rumah Makan dan Restotan pasti dan selalu nyaman untuk para pelanggan menikmati makan siang, sore atau malam. Pemilik Rumah Makan dan Restauran selalu menjaga kualitas pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.

(8) JANGAN DIKESANKAN JUSTRU YANG DIBESAR-BESARKAN YANG NEGATIF-NEGATIF

Dalam 9 dosa politik Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, saya tulis korban dari anak bangsa di hutan belantara TANAH Papua Barat. Kalau penguasa Indonesia melihat masalah konflik 99% di Papua Barat ini, maka korban anggota TNI/Polri berpangkat kecil/rendah yang selalu ditempat pada front line (garis depan) selalu pulang nama kepada keluarga di kampung halaman mereka.

Saya catat beberapa korban dari anggota TNI sebagai berikut:

Peristiwa penembakan yang menyebabkan kematian Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2020 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Barat sampai saat ini masih misteri siapa penembak sang Jenderal ini. Negara menuduh pelakunya ialah pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Ada penembakan terhadap tenaga kesehatan Suster Gabriella Meilan (22)di Distrik Kiwirok-Pegunungan Bintang, Papua Barat pada 13 September 2021 dan anggota TNI Prada Beryl Kholif Al Rahman ditembak mati pada 29 Juni 2022.

Ada empat anggota TNI ditembak mati di Aifat, Distrik Kisor, Maybrat pada 2/9/2021, yakni Komandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu (Inf) Dirman, Sersan Dua Ambrosius Yudiman, Prajurit Kepala Muhammad Dirhamsyah, dan Prajurit Satu Zul Ansari Anwar.

Pada 14-15 April 2023 di Distrik Bugi, Kabupaten Nduga, Papua Barat, ada empat anggota TNI ditembak mati oleh TPNPB. Nama-nama korban sebagai berikut:

1) Alm. Pratu Miftahul Arifin (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad.

(2) Alm. Pratu Ibrahim (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad.

(3) Alm. Pratu Kurniawan (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad.

(4) Alm. Prada Sukra (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad.

Keempat prajurit yang ditembak mati ini berasal dari Satuan Tugas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Ada juga penembakan terjadi di Dekai, Yahukimo, Papua Barat pada 13 Maret 2023. Komandan Kodim atau Dandim 1715/ Yahukimo, Letkol Inf J.V. Tethool menjadi satu dari lima anggota TNI yang ditembak. Akibat penembakan ini ada 4 prajurit TNI tertembak, salah satunya yakni Pratu Lukas Worambai meninggal dunia,” dan tiga prajurit lainnya yakni, Sertu roby, Pratu Niko dan Pratu Jakonias terluka”.

Apakah Presiden tetap memelihara 99% konflik Papua dengan pernyataan-pernyataan yang menggampangkan akar konflik Papua Barat yang menahun dan kronis dan sudah menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia?

(9) ITU MERUGIKAN PAPUA SENDIRI

Dosa politik yang ke-9 ialah siapa yang merugikan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau rakyat dan bangsa Papua Barat?

Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, PBB telah merugikan dan mengorbankan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan konspirasi politik kepentingan kapitalisme, hegemoni kolonialisme dan imperialisme melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969.

Pemerintah Indonesia merugikan dan menghancurkan POAP atau rakyat dan bangsa Papua Barat dengan gagal melaksanakan UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Otsus sebagai solusi politik yang berprospek damai ini benar-benar menjadi malapetaka bagi POAP karena tidak ada perlindungan (protection), tidak ada pengakuan (recognition), tidak ada keberpihakan (affirmative action) dan tidak ada pemberdayaan (empowering).

Saya merenungkan, mencermati, menganalisa dan mengamati serta menilai, DOB boneka Indonesia ini, menurut saya sangat kejam dan paling berbahaya dan merugikan bagi Penduduk Orang Asli Papua. Pengamatan saya tentang DOB boneka Indonesia ini saya gambarkan sebagai seperti berikut ini”.

(1) DOB boneka Indonesia seperti ular-ular piton besar sedang kelaparan yang siap menelan POAP.

(2) DOB boneka Indonesia seperti harimau-harimau liar, ganas dan jahat sedang kelaparan yang siap menerkam POAP.

(3) DOB boneka Indonesia seperti buaya-buaya darat yang sangat liar sedang kelaparan untuk menelan POAP.

(4) DOB boneka Indonesia seperti singa-singa jahat dan kejam sedang kelaparan untuk menerkam POAP.

(5) DOB boneka Indonesia seperti macan tutul yang ganas sedang kelaparan menerkam POAP.

(6) DOB boneka Indonesia seperti musibah bencana besar yang menimpa
POAP.

(8) DOB boneka Indonesia seperti ranjau yang ditanam dan sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan POAP.

(9) DOB boneka Indonesia seperti anjing kurap yang tidak pernah puas dengan apa yang dimakannya dan selalu merampok hak anjing-anjing lain”.

Hukum diskriminasi rasial yang meng-kriminal-kan dan dipolitisasi para pemimpin-pemimpin hebat dan berani yang berpihak kepada Penduduk Orang Asli Papua juga adalah kerugian dan kehancuran besar yang dilakukan penguasa Republik Indonesia selama ini yang merugikan pihak Penduduk Orang Asli Papua.

Terima kasih. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.

Waa…..Waa……Kinaonak!

Ita Wakhu Purom, 12 Juni 2024 (25 Juli 2023)

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Kontak: 08124888458//081288887882