HOME PAPUA

TEMUAN KOMNAS HAM DI WAMENA MEMBUKA MATA SEMUA PIHAK

Oleh: Benyamin Lagowan

Terima kasih kepada Allah, Moyang leluhur orang Baliem khususnya leluhur kami yang darah, roh dan tulang belulang mereka masih berserahkan di sepanjang Pekumo, Isuagech, Minuwa, Siekelek, Poroyek, Molama hingga etageima dan semua pihak yang mana telah menyatakan keprihatinannya melalui cara dan gaya masing2.

Terutama atas kedatangan Komnas HAM RI Ke Wamena dalam rangka mendalami polemik penolakan Penempatan (bukan pembangunan) pusat pemerintahan Provinsi PP di tanah adat kami orang Wouma dan Welesi.

Akhirnya hasil rilis resmi, meski baru awal bukan secara utuh dan komprehensif sbg laporan, tetapi paling tidak telah menunjukkan dan mengungkap bebrapa hal fakta berikut:

1. Secara de facto ada aktivitas perkebunan, pertanian dan perekonomian di atas lahan milik Masyarakat adat Wouma-Welesi yang secara ambisius, mafia, paksa, sepihak, militeristik, represif, arogan, intimidatif hendak dicaplok oleh para oknum pejabat negara lokal berkedok demi pembangunan spt kultur mereka memprivatisasi aset2 publik di Wamena slama ini. Komnas HAM telah melihat, menemukan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata dilahan tsb ada 70% aktivitas perkebunan warga yg mjd harapan dan ruang hidup kehidupan mereka. Artinya Komnas HAM mendapatkan fakta yg sesuai dgn laporan kajian yg sdh kami serahkan. Ada kesesuaian !
2. Pihak Komnas HAM RI menemukan ada potensi konflik laten horizontal yang bisa kembali terjadi diantar masyarakat Wouma dan Welesi atau diinternal mereka. Bahkan melibatkan teman2 suku kerabat spt Lanny, Yali, Nduga, Walak dll.
3. Komnas HAM RI dan Perwakilan Papua telah menemukan bahwa laporan kami yg menyatakan bahwa ada permainan oknum pejabat negara tertentu dalam kasus ini menjadi jelas. Karena mereka telah melihat langsung bukti2 dan laporan lapangan dr masyarakat.
4. Komnas HAM juga menyaksikan sendiri struktur adat kebudayaan masyarakat Wamena. Dalam kasus ini di Wouma dari 8 klen wita waya kebanyakan mnolak. Hanya segelintir klen yg menerima. Dgn demikian upaya akal2an busuk perampok agraria yg berupaya memunculkan kepala suku gadungan di kedua suku akhirnya terbongkar. Skenario habis akal dungu.
5. Komnas HAM jg publik akhirnya melihat dan SADAR bahwa tim yang menolak penempatan lahan masing2 di bawah pimpinan Bonny Lanny, Manu Ikinia, Benyamin Lagowan, Meki Wetipo dkk bukan antek JRB. Karena terbukti dari ketidakhadiran pemerintah Kab Jayawijaya saat dipanggil komnas HAM. Sama dengan upaya menghindar Pemprov PPP dan pihak aparat keamanan. Padahal selama ini kelompok itu selalu berkoar2 dimedia seolah olah sesuai prosedur dan regulasi. Ini semua akhirnya menampar wajah mereka sendiri karena selama ini menuduh upaya penolakan kami dboncengi pihak tertentu. Padahal justeru upaya penempatan kantor Pusat pemerintahan tsb hanya jd modus mereka untuk pencaplokan tanah adat strategis tsb utk kepentingan investasi pribadi para oknum yg terlibat.
6. Dari kunjungan Komnas HAM ini menunjukkan bahwa pemprov PPP dan pihak Wamendagri, Kodim 1702 JWJ, dll, sbg pihak yg tidak memiliki nurani. Padahal yg dihadapi adalah masyarakat sendiri. KomnaS HAM yg tdk ada relasi sosial, budaya, genealogis dan etnis sj punya hati bisa masuk hingga ke silimo di kelompok kontra di Wouma dan Yagara dan mendapat sambutan ratapan dan makan hidangan khas bakar batu dr hasil olah tanah kebun di lokasi lahan yg mau diserahkan. Mereka menerima dan diterima oleh roh, moyang, alam dgn sambutan riang gembira. Smntara gerombolan pencuri dan penjahat agraria berupaya giring opini publik sana sini dimedsos, ancam mengancam dan bahkan memata matai pergerakan rombongan Komnas HAM. Miris. Memang, belum menjadi pejabat publik saja sdh begini, bagaimana kalau jadi kepala daerah dan wakil rakyat ya?
7. Kunjungan Komnas HAM pusat dan Papua telah mematahkan stigma, bahwa kami yg menolak bukan orang asli, kami segelintir, kami tidak punya dukungan massa akar rumput dll. Kami ini dan itu dll dsb.
8. Kunjungan Komnas HAM juga telah menyaksikan bahwa ada opsi wilayah lain yg lbh strategis utk penempatan lokasi pmbangunan pusat pemerintahan Kantor provinsi PPP. Sebab prinsipnya kami tdk pernah menolak pembangunan yg kami tolak ada lokasinya jgn diatas lahan kami. Silahkan bangun ditempat lain. Komnas HAM telah melihat ada lahan lain yg lbh strategis karena tdk ada aktivitas apapun dan pemukiman warga.

Masih banyak hal, fakta, data, bukti yg telah komnas HAM RI dan Papua sudah pegang, kantongi dan bawa. Tinggal kita, masyarakat Wouma Welesi dan seluruh elemen masyarakat adat Lapago akan tunggu tindaklanjut atas temuan yg akan menjdi rekomendasi ke para pihak terkait.

Sembari menyampaikan terima kasih pd semua pihak, kami masih membutuhkan dkungan, doa dan bantuan semua utk terus mengawal masalah ini hingga tuntas. Tanah Wouma Welesi itu adalah perut kita semua. Rumah kita semua. Sejarah dan bukti sudah sangat jelas dan nyata. Bagi para penjahat agraria yang berwatak mafia tanah, investor, oligarki, elit birokrat penguasa, pengusaha serakah yang mau merampas tanah adat komunal utk menambah pundi2 kekayaan pribadi, privilig pribadi, saku pribadi dan dlm upaya memuluskan niat menjadi pejabat dll, mari kita tunduk dan refleksi sebentar agar smua kerusakn otak saraf karena jd hipersombong itu bisa sedikit menurun. Mau kaya sampai bagimanapun anda akan kembali ke tanah mama! Jangan bikn diri seperti manusia yg selalu melayang2 layang tanpa injak kaki dibumi.*

Jayapura, 06 Oktober 2023

Penulis adalah salah satu pemilik tanah adat Wouma dari klen Lagowan Matuan dan Lagowan Ikinia.