HOME PAPUA

Prioritas Pembangunan untuk Kemajuan Provinsi Papua Pegunungan.

Setelah terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua pegunungan
(Bapak John Tabo dan Ones Pahabol).

Penulis ingin mengkritik tetapi kritik yang bersifat membangun untuk demi pembangunan yang adil dan sejahtera meliputi Delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri dari, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, dan Jayawijaya yang menjadi pusat pemerintahan di Wamena.
Dalam hal ini Penulis sebagai mewakili masyarakat ke delapan kabupaten menyampaikan harapan dan keinginan serta dukungan untuk mengutamakan pelayanan sentuhan langsung kebutuhan pokok utama masyarakat.

Provinsi Papua Pegunungan, yang resmi dimekarkan pada 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. syarat ketentuan utama untuk memenuhi pemekaran wilayah ini adalah adanya masyarakat.
Sehingga menjadi fokus utama untuk percepatan pembangunan melalui otonomi khusus. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Penulis apresiasi kinerja gubernur John Tabo dalam 100 hari kerja yang pembangunan gereja menjadi prioritas infrastruktur keagamaan yang didukung dana hibah provinsi untuk memperkuat sebagai identitas budaya dan kesejahteraan.

Pada 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan signifikan, seperti Rp 5 miliar untuk Gereja Paroki Kristus Jaya Wamena (diserahkan Februari 2025) dan Rp 1 miliar untuk Gereja GBI Alfa di Jayawijaya (Oktober 2025), guna membangun gedung yang representatif dan mendukung pelayanan masyarakat. 500 Juta Acara pembukaan konferensi GIDI wilayah Bogo ke -VII yang dilaksanakan di distrik kelila, kabupaten Mamberamo Tengah, selesa, (14/10/2025).

500 juta untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Baptis West Papua jemaat Agamu,(14/11/2025). 1 miliar untuk pembangunan Aula Katolik ST. Petrus Holima Wamena, 1 miliar untuk pembangunan Masjid Jibama Wamena,( 14/11/2025) . 1 Miliar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beri bantuan senilai 1 Milliar di Gereja GBI ALFA Wamena untuk mendukung Pembangunan Gedung Gereja. Wamena, 15 Okt 2025. Gubernur Papua Pegunungan, Dr. 4 miliar menyerahkan bantuan keagamaan berupa dana hibah kepada tiga gereja di Kabupaten Jayawijaya pada Senin 13 Oktober 2025

Yaitu; GKI Ukul Hebehunik Sinakma 1 miliar, Gereja GIDI Agape 1 miliar, dan Gereja GIDI Sion pikhe 2 miliar guna menyelesaikan pembangunan gereja.
Rp500 juta kepada Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Senin (27/10/2025). Pemberian bantuan dari Gubernur John Tabo diserahkan oleh oleh Asisten II Setda Papua Pegunungan, Elai Giban.
Diketahui bahwa penyaluran bantuan keagamaan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah dimasukkan dalam APBD 2025.

Tetapi penulis menganalisis selain pembangunan infrastruktur keagamaan yang perlu didukung dan diprioritaskan sebagai sebuah provinsi baru tentunya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi satu kesatuan fokus utama pembangunan. Karena Sementara terlihat hanya infrastruktur bagian pembangunan gereja dan mesjid yang jalan tetapi Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan belum ada.
Berikut ini prioritas utama pembangunan untuk provinsi baru:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur menjadi landasan utama untuk mendukung segala aspek pembangunan lainnya.
Konektivitas: Prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan (jika relevan), dan bandara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses daerah terisolasi, dan memperlancar mobilitas barang dan jasa. di Papua Pegunungan, pembangunan Jalan Trans Papua terus digenjot untuk mengatasi tantangan geografis.
Fasilitas Umum: Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan listrik, air bersih, sanitasi, serta jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan provinsi baru.

Pendidikan: Fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Ini termasuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah, penyediaan guru yang berkualitas, serta program beasiswa untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

Kesehatan: Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga medis yang memadai menjadi prioritas. Program-program kesehatan preventif dan promotif juga digalakkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pangan dan Gizi: Program makanan bergizi dan peningkatan ketahanan pangan sangat penting, terutama di wilayah seperti Papua Pegunungan ini, untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi baru tentu didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayahnya.

Sektor Unggulan: Identifikasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi.

4. Penyediaan Perumahan Rakyat

Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan Rumah Layak Huni: Pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sebagai contoh, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memprioritaskan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan.

Akses Lahan Penyediaan lahan dan fasilitas penunjang perumahan juga menjadi perhatian untuk memastikan program ini berjalan efektif.

Prioritas-prioritas ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Tantangan besar bagi provinsi baru adalah kemandirian fiskal dan serapan anggaran yang masih rendah, yang perlu diatasi untuk memastikan pembangunan berjalan optimal.

Penulis, Alte Gwijangge, S. E. Sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Ekonomi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asal kabupaten Nduga provinsi Papua pegunungan.