HOME PAPUA

Operasi militer dan pelanggaran ham di Papua

𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 & 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐇𝐀𝐌 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚.

Operasi militer adalah tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara dalam rangka mencapai tujuan strategis, baik dalam konteks:

• Operasi Militer untuk Perang (OMP): Melibatkan konflik bersenjata terbuka.
• Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Seperti misi perdamaian, bantuan bencana, pengamanan wilayah, atau penanggulangan terorisme.

Melaksanakan operasi militer bukan sekadar keputusan militer, tetapi merupakan proses politik dan hukum yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Negara demokratis seperti Indonesia mewajibkan adanya kontrol sipil atas militer, terutama melalui persetujuan Presiden dan DPR, agar penggunaan kekuatan bersenjata tetap sah, proporsional, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Fungsi dan tugas TNI, termasuk pelaksanaan operasi militer untuk perang dan selain perang harus mendapat persetujuan politik negara, dalam hal ini Presiden dan DPR, terutama jika melibatkan Pengerahan pasukan ke luar negeri, dan operasi besar dalam negeri yang berdampak pada hak-hak sipil.

Jika pemerintah atau TNI melakukan operasi militer tanpa persetujuan sah, maka bisa dianggap inkonstitusional, berpotensi menimbulkan krisis politik, dan dapat digugat oleh DPR atau Mahkamah Konstitusi karena berpotensi menciptakan pelanggaran HAM.

Dalam Konteks Papua, operasi militer di Papua secara resmi tidak dinyatakan sebagai “operasi militer untuk perang”, namun banyak unsur pelibatan militer yang intensif dan sistematis, terutama untuk mengatasi gerakan perlawanan bersenjata pro kemerdekaan Papua (TPNPB-OPM).
Pemerintah mengklaim ini adalah bagian dari penegakan hukum dan keamanan nasional, namun kritik terhadap pelanggaran HAM, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi DPR membuatnya menjadi sorotan domestik dan internasional.

Sejak Operasi Trikora (1961), Papua menjadi wilayah konflik yang menyaksikan berbagai bentuk pelanggaran