HOME PAPUA

(Catatan PENTING: Semua Penduduk Orang Asli Papua WAJIB dan HARUS baca artikel ini)
+++++

Fakta/Realitas

RASISME, KOLONIAL DAN PRIMITIF

” Jangan terjebak dengan kata-kata Primitif, Rasisme, Kolonial.”

Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman,MA

Yang jelas dan pasti, saya tidak terjebak dengan kata-kata “Primitif, Rasisme, Kolonial.” Saya sudah SEKOLAH. Saya mengerti apa yang saya tulis dan katakan. Saya tahu, saya sadar, saya memahami apa yang saya tulis. Saya sadar dan benar-benar mengerti bahwa kehadiran bangsa Indonesia di Papua Barat itu sebagai KOLONIAL modern berwatak RASIALISME dan juga perilaku seperti bangsa PRIMITIF.

Saya  jelaskan dalam karya kecil ini untuk memberikan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa bangsa Indonesia adalah benar-benar seperti kolonial, rasisme dan primitif.

Ada seorang teman diskusi saya tentang berbagai informasi selama ini membaca artikel saya berjudul:

“Membuka mata belajar yang BENAR.
ORANG-ORANG SUKU LANI ADALAH  SOSIALIS SEJATI  YANG BERIDEOLOGI SOSIALISME”.

Artikel saya tulis pada Selasa, 16 Mei 2023. Saya membagikan kepada para pembaca seperti biasa, termasuk sahabat diskusi saya. Sahabat diskusi saya setelah membaca artikel ini dia  memberikan saran konstruktif kepada saya. Saran yang bernafas membangun itu seperti saya kutip.

“Jangan terjebak dengan kata-kata Primitif, Rasisme, Kolonial…”.

“…pak Yoman pemahaman tentang rasis, primitif, kolonial harus diartikan dengan benar. Sehingga  tulisan bapak dapat dipahami dengan baik oleh semua orang.. Tidak hanya pak yoman sendiri yang paham.”

Dalam meresponi saran dari sahabat saya ini, saya tidak menjelaskan secara etimologi atau mengartikan definisi masing-masing kata. Saya lebih mengemukakan pada praktek dari tiga kata, yaitu: “Rasisme, Kolonial, dan Primitif”.

Tiga kata, “Rasisme, Kolonial dan Primitif” ini saya menggambarkan keberadaan bangsa Indonesia dalam konteks  bangsa Papua Barat.

+++++

A. Wajah RASISME bangsa Indonesia di Papua Barat

Wikipedia menjelaskan Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih istimewa dan berhak untuk merendahkan bahkan memperbudak ras lain yang di anggap lebih rendah.”

Dari banyak contoh perlakuan rasisme yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap Penduduk Orang Asli Papua di Tanah Papua Barat, saya sampaikan hanya beberapa saja sebagai bukti bahwa Indonesia benar-benar rasialis.

1.  Anggota TNI-AU di Merauke 25 Mei 2020

Tindakan diskriminasi rasial dengan cara barbar dari penguasa Indonesia yang menggunakan aparat keamanan TNI-Angkatan Udara terhadap seorang sipil bisu yang bernama Steven Yadohamang pada 27 Juli 2021 di Merauke. Steven ditangkap, dibanting di Tanah, badan ditindis dan kepala diinjak sepatu. Kasus hampir sama yang menimpa orang kulit hitam di Amerika George Floyd  yang tindis lehernya oleh polisi kulit putih pada 25 Mei 2020 di Amerika Serikat.

Tindakan diskriminadi rasial yang dilakukan aparat TNI-Angkatan Udara di Merauke terhadap orang bisu Steven Yadohamang adalah peristiwa atau kejadian pengulangan saja karena rantai-rantai diskriminasi rasial ini belum diputuskan. Sebaliknya, penguasa Indonesia dan aparat keamanan TNI-Polri memelihara dan menyuburkan diskriminasi rasial.

2. Anggota Polisi di Yogjakarta 30 Juli 2016

Bukti lain ialah kasus diskriminasi rasial dilakukan oleh kepolisian Indonesia terhadap Obby Kogoya pada  Jumat, 13 Juli 2016 di Asrama Kemasan Yogyakarta. Obby dikejar, ditangkap, dibanting di tanah, ditendang, dipukuli dan kedua hidung Obby ditarik  dengan kedua jari  seorang anggota polisi dan tangan Obby diborgol.

3. Anggota TNI dan masyarakat di Surabaya 16 Agustus 2019

Peristiwa rasisme lain terjadi pada 16 Agustus 2019 terhadap mahasiswa asal Papua di Asrama Surabaya. Orang-orang Indonesia dan aparat keamanan Indonesia menghina dan merendahkan martabat kemanusiaan mahasiswa Papua dengan kata-kata ‘monyet.’  Hinaan dan ancaman itu seperti: “Keluar! Keluar!, ‘Bunuh Papua! Bunuh Papua!” 

4. Nurazisah Asril diakun facebook

Perlakuan rasisme yang dialami tokoh nasional asal Papua, Natalis Pigai yang digandengkan dan disejajarkan dengan gambar Monyet yang sudah viral di media sosial, tapi negara dan aparat keamanan membisu dan diam.

Ada fakta lain, ujaran rasisme terhadap “pahlawan nasional ???????????” Frans Kaisiepo dalam mata uang Rp 10.000. Nurazisah Asril dalam akunya melontarkan ujaran kebencian dan rasismenya:

“Saya tidak setuju dengan gambar uang baru yang mukanya menyerupai monyet!!! Bukannya memasang wajah pahlawan malah memasang wajah seperti itu.”

Ujaran RASISME yang dilandasi kebencian ini yang sudah menjadi viral secara sistematis, meluas dan masif, tetapi para penguasa dan aparat keamanan membiarkannya dengan membisu dan diam. 

5. Dr.  Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. (Ibu Risma)

Ada yang lebih kejam lagi ialah seorang pejabat publik, Menteri Sosial ( Mensos ) Tri Rismaharini sangat merendahkan dan menghinakan orang asli Papua, pada 13 Juli 2021.

“Sekarang saya enggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya enggak bisa mecat kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman.”

Pernyataan Risma yang rasis ini kemudian dikomentari banyak orang. Salah satunya budayawan Sudjiwo Tedjo karena dianggap merendahkan Papua. Sentilan Tedjo ini dicuitkan dalam akun Twitternya @SudjiwoTedjo.

“Maaf, Bu Risma, bila berita ini benar, apakah Bu Risma tidak sedang merendahkan Papua?,” demikian tulis Sudjiwo Tedjo pendek saja di akun Twitternya.

6. Ibu Megawati Sukarno Putri

Paling kejam lagi ialah Ibu Megawati Sukarno Putri, menghina dan merendahkan martabat Orang Asli Papua  yang berwatak RASIS yang mengatakan John Wempy Wetipo “kopi susu.” Ini menusuk dengan “pisau” ke dalam luka lama yang semakin membusuk dan bernanah.

7.Jenderal TNI Prof. Dr. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H

Yang paling tidak bermoral dan tidak manusiawi  dari Jenderal TNI Prof. Dr. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H atau sering disebut A.M. Hendropriyono menghina dan merendahkan Orang Asli Papua, bahwa;

“….pindahkan saja dua juta orang asli Papua ke Manado dan orang-orang Manado dipindahkan ke Papua, supaya dengan sendirinya hilang…”

8. Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.

Yang berwatak barbar dan  kejam serta rasis juga datang dari Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju, pernah menghina Orang Asli Papua;

“Pergi saja ke Melanesia sana, jangan tinggal di Indonesia.”

9. Enam anggota TNI dan empat warga sipil mutilasi empat warga sipil di Mimika 26 Agustus 2022

Rasisme yang paling kejam ialah
empat warga sipil ditemukan tewas ditemukan dengan kondisi tubuh tidak lengkap atau korban mutilasi di Mimika, Papua pada Jumat 26 Agustus 2022. Mereka adalah Arnold Lokbere (AL), Irian Nirigi (IN), Lemaniol Nirigi (LN), dan Atis Tini (AT) diketahui berasal dari Kabupaten Nduga, Papua.

Ke 10 pelaku pembunuhan yang terdiri dari empat warga sipil APL alias Jeck, DU, R, dan RMH, sedangkan yang anggota TNI-AD dari Brigif 20 yakni Mayor Inf Hf, Kapten Inf Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc dan Pratu R.

10. Diskriminasi hukum dan peradilan

Contoh terbaru, Victor Yeimo, Jurubicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang bersuara menentang rasisme dituduh melakukan “makar” dan diadili di pengadilan dengan proses yang lama,tidak adil dan dihukum selama delapan bulan penjara.

Pendeta Dorman Wandikbo, S.Th. Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang hadir mewakili Dewan Gereja Papua (DGP/WPCC) pernah mengungkapkan isi hari rakyat dan bangsa Papua Barat, bahwa:

“Selama ini, saya tidak percaya kantor ini.”

Pernyataan ini sudah terwakili atau merepresentasikan sudah hilangnya kepercayaan rakyat dan bangsa Papua Barat terhadap penguasa Indonesia yang menduduki wilayah dan menjajah rakyat dan bangsa Papua Barat sejak invansi militer pada 19 Desember 1961 sampai sekarang sudah mencapai  enam dekade lebih, yaitu 62 tahun.

Perilaku diskriminasi rasial atau rasisme dari waktu ke waktu, berada pada posisi  Status Quo (tidak pernah berubah) seperti ini benar-benar melengkapi dan menyempurnakan kekejaman dan kebiadaban penguasa kolonial modern Indonesia Indonesia yang menduduki dan menjajah terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Jim Elmslie dalam kata pengantar buku alm. Filep S. Karma yang berjudul: “SEAKAN KITORANG  SETENGAH BINATANG: RASISME INDONESIA DI TANAH PAPUA” (Karma:2014) sebagai berikut:

“Faktanya, hingga hari ini, orang Papua Barat diperlakukan ‘setengah binatang di seluruh pelosok negeri dari Jayapura hingga Wamena di Pegunungan Tengah” (hal.viii):)

“….bahwa jantung persoalan di Papua Barat adalah RASIALISME. Tak hanya RASIALISME Indonesia, namun juga RASIALISME negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengijinkan Penentuan Pendapat Rakyat atau Act of Free Choice pada 1969 hanya 1025 orang. Sekitar 800 ribu warga Papua tak diberikan hak menentukan masa depan mereka” (2014: hal.x).

Diskriminasi rasial dan ketidakadilan serta kekerasan penguasa Indonesia dimulai sejak 1 Mei 1963. Karena itu, Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Gembala pada 26 Juni 2021 memberikan kesimpulan:

“… “akar persoalan konflik Papua dan Negara adalah Rasisme sebagai “jantung” dan “nada dasar “ yang menjadi landasan terjadinya kekerasan dan penindasan terhadap orang Papua oleh negara.”

11. Diskriminasi Rasialisme dalam Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001

Diskriminasi rasial  kejam juga terbukti dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 di Tanah Papua Barat dan juga Otsus di Aceh.

Ada amanat UU Otsus untuk empat hal penting, yaitu Recognition (Pengakuan), Protection (Perlindungan) Empowering (Pemberdayaan), dan Affirmation Action (Keberpihakan), tetapi, sayang, semua ini tidak ada fakta di lapangan. Lambang-lambang daerah seperti bendera Bintang Kejora dan pelurusan sejarah, partai lokal yang termuat dalam Otsus dicabut dan ditiadakan. Sementara Aceh mendapat perlakuan samgat istimewa.

Diskriminasi rasial juga terbukti dalam evaluasi Otsus nomor 21 Tahun 2001 dan pembuatan Otsus nomor 2 tahun 2021  tidak melibatkan POAP.  Ini sama saja dengan pengulangan sejarah seperti pembuatan dan penanda tanganan Perjanijan New York 15 Agustus 1962, tidak pernah ada perwakilan dari bangsa Papua Barat.

+++++

B.  Wajah KOLONOAL atau Kolonialisme bangsa Indonesia di Papua Barat.

Kata kolonial artinya orang-orang atau bangsa yang menguasai,  menduduki, menjajah dan menindas suatu bangsa. Atau penjanjah dan penindas. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi, kolonialisme adalah “paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.”

1. Membakar buku-buku sejarah

Bukti kuat dan jelas, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kolonial modern yang menduduki Tanah dan menjajah bangsa Papua Barat ialah dengan menghilangkan buku-buku sejarah bangsa Papua Barat.

Watak kolonial ialah laburkan sejarah bangsa yang dijajah dan diduduki. Hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diselidiki dan dibuktikan kebenarannya.

BENARLAh, apa yang dikatakan Juri Lina melalui Architects of Deception-Secret History of Freemasonry, bahwa ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu bangsa, yaitu:

Pertama, Kaburkan sejarah bangsa yang dijajah dan diduduki. Kedua, Hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diselidiki dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Pastor Frans Lieshout, OFM memberitahukan kepada kita semua perilaku kejam dan barbar penguasa Indonesia dan TNI membakar buku-buku sejarah dan dokumen-dokumen penting tentang Papua.

“Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (Gembala Dan Guru Bagi Papua, 2020: hal. 593).

Kejahatan kolonial modern Indonesia terhadap orang asli Papua yang paling kejam, biadab, brutal, dan barbar serta primitif ialah membakar buku-buku sejarah dan dokumen-dokumen penting yang dimiliki penduduk asli Papua. Kekejaman dan kebiadaban penguasa kolonial Indonesia disemangati dari rasisme, fasisme dan militerisme. Kekejaman dan kolonialisme primitif ini wajar karena Indonesia adalah pemerintahan berkultur militer.

Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 menyatakan: “Begitu mendapat tempat di Papua (setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963), para elit Indonesia yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan; semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura” (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army).

“Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.”

Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant ( Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua.

” Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (Gembala Dan Guru Bagi Papua, 2020: hal. 593).

Fakta lain ialah pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua” (TAPOL, Buletin No.53, September 1982).

Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963.

“Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumulan, penyebaran, perdagangan atau artikel, pemeran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden.”

Pemerintah Indonesia melarang beberapa buku tentang Papua, sebagai berikut:

1. Pembunuhan Theys Eluay: Kematian HAM di Papua ( Dr. Benny Giay, 2005).
2. Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (Socrarez S.Yoman, 2007).
3. Tenggelamnya Rumpun Melanesia (Sendius Wonda, 2007).
4. Jeritan Bangsa ( Sendius Wonda, 2009).

+++++

2.  Memproduksi label, stigma, dan mitos-mitos

Bukti Indonesia adalah bangsa kolonial modern selain bakar buku-buku sejarah, dia memproduksi label, stigma dan mitos-mitos untuk pembenaran (justification) pengejaran, penangkapan, penculikan, penembakan, penyiksaan, pemenjaraan dan pembunuhan.  Label kejam dan stigma negatif seperti: Separatis,  OPM, Makar, KKB, KKSB, Teroris, GPK, GPL, monyet, gorila, tikus-tikus, kopi susu, nyamuk-nyamuk, dan belalang-belalang.

Tujuan dari label, stigma dan label negatif ini jelas, yaitu penaklukkan, penundukkan, pelumpuhan, pembiaran, peminggiran, pengabaian, pembantaian, pembunuhan, mutilasi, perampokkan, penjarahan, dan pemusnahan etnis Penduduk Orang Asli Papua dengan sistematis, terstruktur, terpogram, terpadu, terintegrasi, kolektif, meluas dan masif.

Bangsa kolonial yang menduduki dan menjajah suatu bangsa, biasanya memproduksi label, stigma dan mitos  negatif itu digunakan dalam berbagai kesempatan dengan menggunakan media-media dikontrol oleh militer. Label, stigma dan mitos itu dibicarakan terus-menerus dengan media-media besar oleh para penguasa, maka label, stigma dan mitos itu menjadi seperti satu kebenaran.

Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B.  Ponto mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KABAIS) TNI sejak tahun 1996-2014 dan Laksmana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul melalui saluran Iskandar Sitompul Publika-Poscast membongkar rahasia operasi militer dan mitos, stigma dan label yang diproduksi militer Indonesia di Papua Barat.

Laksamana Muda (TNI) Soleman B. Ponto mengatakan:

“Kita (TNI) yang memberi nama KKB, KSB. Sekarang ini, suka-suka memberi nama..”

Ditambahkan di Papua itu “ada hanya nyamuk-nyamuk, pakai semprot baigon bukan pakai senjata. Ada belalang di sana, tidak cocok gunakan baigon.”

Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul mengatakan:

“Seperti dulu, kami kasih nama GPK. Saya masih ingat di kepala saya sampai sekarang.”

+++++

3. Merampok Tanah Penduduk Orang Asli Papua

Perampokkan Tanah milik rakyat dan bangsa Papua Barat atas nama pembangunan nasional, dan pembangunan pemukiman transmigrasi yang merupakan pendudukan dan penjajahan kejam bangsa Indonesia terhadap bangsa Papua Barat.

Alm. Herman Wayoi pernah mengabadikan pernyataan ini pada Februari 2009 tentang penjajahan melalui program transmigrasi.

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua” (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: Yoman, 2007:143).

Perampokkan Tanah milik POAP ini bagian yang tak terpisahkan untuk memotong sumber-sumber kehidupan dan menciptakan kemiskinan permanen dan hidup tanpa TANAH (landless life) terhadap POAP.

Parampokkan Tanah POAP juga terjadi untuk pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan kolonial dan juga untuk membangun infrastruktur untuk kelancaran dan mobilisasi jasa dan barang bagi bangsa kolonial Indonesia di atas Tanah Papua Barat.

+++++

4. Tidak dibangun pabrik-pabrik industri di Tanah Papua Barat

Salah satu bukti yang belum pernah disoroti selama ini ialah bangsa kolonial modern Indonesia belum pernah dan tidak pernah membangun pabrik-pabrik industri untuk memprosuksi yang mengelola sumber daya alam di Papua dan juga untuk mempekerjakan tenaga-tenaga POAP  untuk peningkatan pendapat ekonomi yang baik bagi POAP di Tanah Papua Barat.

Dulu, pada saat kolonial Belanda menjajah dan menduduki bangsa Indonesia, semua sumber saya alam atau rempah-rempah dari Indonesia diangkut ke Negara mereka di Belanda. Belanda mengelola bahan-bahan mentah itu dalam pabrik-pabrik mereka di Belanda.

Presiden Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia merampok dan mencuri sumber daya alam Papua, lebih khusus  pengolahan hasil tambang di Papua Barat smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di bangun di pusat kekuasaan kolonial di di Gresik, Jawa Timur.

Sumber daya alam wilayah koloni Indonesia di Tanah Papua Barat yang dirampok dan dibangun pengolahan smelter di Gresik akan memberikan makan 1.800 tenaga kerja dari bangsa perampok. Pemilik tambang, Penduduk Orang Asli Papua (POAP) mati menderita kelaparan, kemiskinan dan kemelaratan dan menjadi penonton setia dan melihat  para perampok, pencuri, penjarah, pembunuh membawa pergi hasil sumber daya alam dari perut bumi Papua Barat.

+++++

5. Wajah Operasi Militer  berkelanjutan

Alm Herman Wayoi pernah menyatakan:

“Dua bentuk operasi militer, yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang kuat tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini. Rakyat Papua yang terbunuh dalam operasi-operasi militer di daerah-daerah terpencil atau pelosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang ironis, ketidakberpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai orang Papua dimata aparat keamanan Pemerintah Indonesia tidak lebih dari seekor binatang buruan” (Yoman: 2007: 143).

Alm. Pastor Frans Lieshout, OFM pernah abadikan pengalaman dan apa yang disaksikannya:

“Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.” (Sumber: Gembala dan Guru Bangsa: Markus Haluk, 2020:593).

Operasi militer Indonesia di Tanah Papua Barat itu dimulai sejak 19 Desember 1961 dengan Maklumat Trikora dari Ir. Soekarno dan berlangsung sampai sekarang dan didukung oleh Presiden Ir. Joko Widodo.

Ini kejahatan Negara. Ini kejahatan kemamusiaan. Telah menjadi jelas dan terang bagi kami,  bahwa Pemerintah Indonesia berniat buruk dengan kami Penduduk Asli Papua, ras Melanesia.

Pembunuhan POAP terus berlangsung karena ada perintah Negara. Perintah itu disampaikan Presiden Republik Indonesia yang dodukung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perintah itu belum dicabut sampai saat ini. Perintah itu digunakan TNI-Polri di Tanah Papua.

1. Ir. Joko Widodo mengeluarkan perintah Operasi Militer pada 5 Desember 2018 sebagai berikut:

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar.” (Detiknews, 5/12/2018).

2. Wakil Presiden (mantan) Haji Jusuf Kalla mendukung operasi militer di Papua, sebagai berikut:

“Kasus ini, ya, polisi dan TNI operasi besar-besaran…” (Tribunnews.com, 6/12/2018).

3. Ketua MRP RI Bambang Soesatyo mendukung operasi militer di Papua sebagai berikut;

“….MPR usul pemerintah tetapkan operasi militer selain perang di Papua”
(Kompas.com, 13/12/2018).

4. Wiranto (Mantan Menkopolhukam) mendukung operasi militer di Papua, sebagai berikut:

“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka” (Kompas.com, 12/12/2018).

5. Mahfud MD melabelkan dan menempatkan POAP dengan label teroris. Pernyataan primitifnya Mahfud MD pada 29 April 2021, sebagai berikut:

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.”

Tidak heran, militer dan kepolisian Indonesia diberikan legitimasi Negara untuk operasi militer di Papua dan untuk orang-orang di Papua dikagegorikan sebagai teroris. Karena label teroris, maka mutilasi dan penyiksaan dan pembunuhan POAP dianggap sah, tidak berdosa, tidak bersalah dan pelaku kejahatan dilindungi, ada impunitas dan dihargai sebagai pahlawan.

Pendekatan kekerasan militer tidak pernah berubah dan tidak  menyelesaikan akar konflik Papua Barat dan kekerasan militer itu memperpanjang penderitaan dipihak Penduduk orang asli Papua sampai sekarang ini. Karena militer adalah sumber dan penyebab kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua Barat.

Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan mengakui:

“seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi-operasi Tempur, Teritorial  dan Wibawa sebelum dan paska pelaksanaan PEPERA dari Tahun 1965-1969, maka saya yakin PEPERA 1969 di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Pro Papua Mereka.”

Operasi militer juga terbukti dengan memindahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) dari kampung halaman dan habitan mereka ke tempat lain. Perlakuan TNI dan Polri ini bagian yang tak terpisahkan pemusnahan Etnis Papua secara sistematis dan masif dan kolektif dan meluas. 

Contohnya nyata dibeberapa daerah konflik di Papua Barat dari Sorong-Merauke. Kapolda Papua pada pertemuan 10 Mei 2023 di P3W dengan Pimpinan Gereja Papua sampaikan:

“Saya yang pindahkan rakyat penduduk setempat dari beberapa distrik di Kabupaten Nduga, supaya mereka tidak menjadi korban kekerasan antara TPNPB dan TNI/Polri.”

Ini tujuan baik, tapi langkah salah dan keliru. Ini kesalahan fatal. Ini mencabut penduduk asli dari akar dan budaya dan alam kehidupan mereka.  Langkah bijak yang seharusnya dibuat oleh pihak aparat keamanan ialah tarik pasukan dari Nduga dan membentuk Tim Kemanusiaan Terpadu untuk bebaskan pilot yang disandera oleh Egianus Kogeya pimpinan TPNPB.

+++++

6. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) boneka Indonesia di Tanah Papua Barat

DOB Boneka Indonesia 100% bukan untuk Penduduk Orang Asli Papua. Karena,  Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H., dan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs.  H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D.,  mengatakan: DOB itu kepentingan militer, intelijen, politik untuk meredam pergerakan Papua Barat merdeka. Pindahkan orang Papua 2 juta ke Manado dan orang-orang Manado dipindahkan ke Papua, supaya orang asli Papua segera punah.

Ide awal Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs.H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagaimana dikutip ini. 

“….7 provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Ini masalah keamanan dan masalah politik.  …syarat-syarat administratif nanti  kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif.  Seluruh Irian, tidak sampai dua juta orang.” 

Membaca pernyataan Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H., lebih dikenal A.M. Hendropriyono, bahwa “Indonesia sesungguhnya kolonial moderen di West Papua. Ini fakta yang sulit dibantah secara antropologis dan sejarah serta realitas hari ini.” (Dr. Veronika Kusumaryati, 10 Agustus 2018; lihat Yoman: Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua, 2020:6).

Jumlah Penduduk West Papua dalam dua provinsi masing-masing: Provinsi Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa. Totalnya 4.392.024 jiwa.

DOB Boneka Indonesia  itu  Rumahnya untuk militer/polisi Indonesia dan migran atau orang-orang pendatang. Karena Papua digabungkan  atau diintegrasikan ke dalam wilayah orang-orang Melayu Indonesia dengan moncong senjata melalui Pepera 1969  cacat hukum dan moral  dan tidak memenuhi syarat-syarat Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Peristiwa Pepera 1969 itu lebih  populer dengan “penuh darah dan air mata dan penderitaan” dipihak orang asli Papua.

DOB Boneka Indonesia  itu mesin pembunuh atau senjata pemusnah  penduduk orang asli Papua dengan cara membisu yang paling efektif tanpa resiko tekanan komunitas global. Artinya,  mesin atau senjata proses genocide penduduk asli Papua secara KONSTITUSIONAL LEGAL, sistematis, terstruktur, terpogram, meluas, masif, kolektif dan terintegrasi.  Ini kejahatan Negara terbesar atas nama pemerataan pembangunann dan kesejahteraan palsu.

DOB Boneka Indonesia itu Operasi Militer gaya baru atau metode modern atas nama kepalsuan atau bertopeng pembangunan bias pendatang atau orang-orang migran/asing dari Indonesia.

DOB itu transmigrasi gaya baru atau transmigrasi modern untuk menyingkirkan atau memarginalkan, bahkan memusnahkan penduduk asli Papua dari TANAH leluhur mereka.

Dalam DOB Boneka Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun pertama akan dipimpin oleh sebagaian kecil Orang Asli Papua, tapi setelah 10 tahun ke atas, saya katakan: 99% akan menjadi milik orang-orang asing dari bangsa kolonial firaun modern Indonesia. Apakh matapetaka dan kematian satu bangsa di atas TANAH sendiri ini yang dicari dan diharapkan oleh para elit oportunis dan haus kekuasaan palsu?

DOB Boneka Indonesia itu tempat berburu ekonomi bagi penguasa Indonesia, para jenderal dari TNI/Kepolisian bekerja sama dengan para investor nasional dan juga asing. DOB itu untuk pendudukan dan penguasaan sumber daya alam Papua dengan menyingkirkan dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua dari atas TANAH ini.

(DOB Boneka Indonesia ini juga sebagai siasat penguasa kolonial firaun modern Indonesia untuk menghilangkan akar sejarah konflik dan pelanggaran berat HAM yang sudah berlangsung selama 61 tahun sejak 1 Desember 1961.

(9)  DOB Boneka Indonesia ini juga upaya terakhir dari penguasa kolonial modern Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia.

DOB Boneka Indonesia sebagai Operasi Militer metode modern ini akan dibangun di atas tulang-belulang orang asli Papua yang dibantai militer Indonesia selama 62  tahun dan juga tetesan darah dan cucuran air mata orang asli Papua. Apakah tulang-belulang, penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata akan membawa musibah, malapetaka, murka dan kutuk atas DOB Boneka Indonesia ini?

DOB Boneka Indonesia itu mesin efektif untuk memecah-belah atau mengadu-domba orang asli Papua dan upaya untuk menghancurkan persatuan orang asli Papua. Ini namanya watak murni atau watak sesungguhnyai dari bangsa kolonial modern Indonesia

DOB Boneka Indonesia dirancang dengan tujuan atau misi utama sekitar 5 atau 10 tahun ke depan Penduduk Asli Papua akan tenggelam, hilang atau musnah seperti suku Indian di Amerika, Aborogin di Australia, Maori di Selandia Baru.

Pendekatan Operasi Militer selama 62 tahun sejak 1 Desember 1961 telah gagal dan juga mendapat sorotan Internasional dengan alasan kemanusiaan atau pelanggaran berat HAM, maka siasat atau strategi bisu untuk pemusnahan Penduduk Asli Papua ialah DOB Boneka Indonesia atas nama pembangunan dan kesejahteraan palsu yang dianggap sangat nyaman bagi bangsa kolonial modern Indonesia.

+++++

7. Perampokkan kursi politik di seluruh Papua Barat

Ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di Tanah leluhur mereka dengan fakta di kabupaten sudah dirampok oleh orang-orang Melayu dan terjadi perampasan dari hak-hak dasar dalam bidang politik OAP. Lihat bukti dan contohnya sebagai berikut:

1.Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.

2. Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang
3. Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang
4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang
5. Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.
6. Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.
7. Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.
8. Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.
9. Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.
10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.
11. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.
12. Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.
13. Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

Sementara anggota Dewan Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai berikut:

1. Provinsi Papua dari ari 55 anggota 44 orang Asli Papua dan 11 orang Melayu/Pendatang.
2. Provinsi Papua Barat dari 45 anggota 28 orang Melayu/Pendatang dan hanya 17 Orang Asli Papua.

+++++

C. Wajah PRIMITIF  bangsa Indonesia di Papua Barat

Primitif adalah suatu kebudayaan masyarakat atau individu tertentu yang belum mengenal dunia luar atau jauh dari keramaian teknologi. Tidak mengenal teknologi modern. Hidup suatu masyarakat dalam keadaan yang sangat sederhana; belum maju (tentang peradaban; terbelakang,  kebudayaan kuno, tidak modern.

Ada seorang sahabat saya  yang berinisial MN menulis pesan singkat setelah membaca artikel pada 16 Mei 2023 yang berjudul: “Membuka mata belajar yang BENAR. ORANG-ORANG SUKU LANI ADALAH  SOSIALIS SEJATI  YANG BERIDEOLOGI SOSIALISME”

“Yang primitif adalah mereka yang tidak pernah memananusiakan manusia. Mereka yang tidak paham bagaimana menjaga kehormatan manusia lain. Merekalah yang primitif!

Apa saya tulis dalam artikel pendek ini menggambarkan dan menjadi terang bahwa perilaku penguasa kolonial Indonesia seperti  firaun dan Goliat modern saat ini mencerminkan perilaku primitif.

Penguasa Indonesia berwatak primitif juga terbuka dengan diabaikan empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Karena, penguasa Indonesia kolonial yang berwatak rasialisme dan seperti primitif, maka  Prof. Dr. Franz Magnis dan Pastor Frans Lieshout, OFM, tentang keadaan yang sesungguhnya di Papua.

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata.” (Sumber: Prof. Dr. Franz Magnis: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015:255,257).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Doa dan harapan saya, bahwa tulisan  ini membuka perspektif dan ada kesadaran.

Selamat membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom,  Rabu, 17 Mei 2023

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
   3  Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

---

NO HP/WA: 08124888458///08128888712